Ketua DPRD Kota Bekasi Fasilitasi Mediasi Organda, Cari Solusi Sinkronisasi Trans Beken

Bekasi, 10 Februari 2026 – Ketua DPRD Kota Bekasi, Dr. Sardi Efendi, S.Pd, M.M, secara langsung menerima aspirasi dari jajaran pengurus Organda serta perwakilan masyarakat pengusaha dan pengemudi angkutan kota di Gedung DPRD Kota Bekasi pada Selasa, 10 Februari 2026. Pertemuan ini digelar sebagai respons cepat terhadap aksi mogok operasional yang dilakukan para pengemudi sebagai bentuk protes atas kebijakan pembukaan jalur baru bus Trans Beken yang dinilai bersinggungan langsung dengan rute angkutan kota yang sudah ada.

Dalam kesempatan tersebut, para pengusaha angkutan dan pengemudi menyampaikan keluhan mendalam mengenai tumpang tindih rute yang berdampak signifikan pada penurunan pendapatan mereka. Mereka berharap pemerintah daerah dapat meninjau kembali kebijakan operasional Trans Beken agar tidak mematikan mata pencaharian para pelaku transportasi konvensional yang telah lama melayani mobilitas warga di Kota Bekasi.

Menanggapi hal tersebut, Dr. Sardi Efendi, S.Pd, M.M menegaskan bahwa DPRD Kota Bekasi memahami sepenuhnya keresahan yang dialami oleh para pengemudi dan pengusaha angkutan. Beliau menyatakan bahwa pembangunan transportasi publik yang modern seharusnya tidak mengorbankan ekonomi kerakyatan.

Sebagai langkah tindak lanjut, Dr. Sardi Efendi, S.Pd, M.M akan segera menginstruksikan Komisi II DPRD Kota Bekasi untuk memanggil Dinas Perhubungan guna melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jalur baru Trans Beken. Beliau mendorong adanya skema sinkronisasi trayek yang adil, di mana angkutan kota dapat berperan strategis sebagai pengumpan atau feeder bagi bus utama.

Dr. Sardi Efendi, S.Pd, M.M juga mengimbau kepada seluruh masyarakat pengusaha angkutan dan pengemudi agar tetap menjaga kondusivitas serta ketertiban di wilayah Kota Bekasi selama proses mediasi berlangsung. Beliau berkomitmen untuk mengawal aspirasi ini hingga ditemukan solusi konkret yang menjamin kesejahteraan para pengemudi tanpa mengabaikan upaya peningkatan layanan transportasi publik di Kota Bekasi. (bbt)

  • Humas DPRD Kota Bekasi