Bekasi — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi memberikan tanggapan tegas atas aksi unjuk rasa yang digelar oleh Asosiasi Mahasiswa Indonesia di depan Gedung DPRD Kota Bekasi, Rabu (16/9/2026). Dalam aksi tersebut, massa membawa spanduk tuntutan berisi petisi yang mendesak DPRD agar membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mencopot atau memakzulkan Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono.

Ketua DPRD Kota Bekasi, Dr. Sardi Efendi, S.Pd., M.M., bersama jajaran Pimpinan Fraksi dan Anggota DPRD, menemui langsung massa aksi di atas mobil komando. Ia menyatakan komitmennya untuk mendengarkan dan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan oleh para mahasiswa.

Menanggapi tuntutan pembentukan Pansus tersebut, Dr. Sardi Efendi menjelaskan bahwa mekanisme pembentukannya harus memenuhi aturan institusional yang berlaku.

"Jadi, Pansus ini baru bisa dibentuk apabila mendapat dukungan dari semua fraksi di DPRD dan juga Badan Musyawarah," ujar Sardi.

Selain itu, pihak DPRD berjanji akan segera menindaklanjuti notulensi tuntutan yang sebelumnya telah diserahkan kepada Komisi 4. DPRD juga akan berkoordinasi dengan Inspektorat Kota Bekasi untuk mengkaji temuan-temuan terkait berbagai proyek pengadaan di masa lalu, termasuk menyoroti persoalan pengadaan ambulans yang berlangsung pada rentang tahun 2022 hingga 2023.

Sebagai langkah awal, DPRD Kota Bekasi membuka ruang dialog seluas-luasnya dan mengundang perwakilan mahasiswa untuk melakukan audiensi resmi. Hal ini bertujuan agar mahasiswa mendapatkan penjelasan yang komprehensif terkait kebijakan serta keputusan lembaga legislatif tersebut. (bbt)