Pansus 13 DPRD Kota Bekasi Dalami Perubahan Status RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid Jadi UOBK

Bekasi – Panitia Khusus (Pansus) 13 DPRD Kota Bekasi menggelar rapat kerja bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi pada Selasa (10/11/2026) guna mendalami usulan penataan kelembagaan perangkat daerah. Fokus utama pembahasan tertuju pada rencana perubahan status RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid menjadi Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) serta wacana penggabungan dua dinas.

Dalam rapat tersebut, pembahasan mencakup penguatan otonomi rumah sakit terkait pengelolaan keuangan, aset, dan kepegawaian, termasuk usulan pembentukan tiga posisi Wakil Direktur (Wadir). Pansus 13 juga menyoroti pentingnya kejelasan garis koordinasi serta pertanggungjawaban antara pihak RSUD dengan Dinas Kesehatan Kota Bekasi.

Pimpinan Pansus 13 DPRD Kota Bekasi, H. Bambang Purwanto, S.Pd.I., M.Si., menegaskan bahwa setiap usulan perubahan struktur kelembagaan wajib dilengkapi dasar hukum yang kuat, kajian administratif mendalam, serta matriks perbandingan antara regulasi lama dan rancangan aturan baru.

"Perubahan status RSUD menjadi UOBK ini harus bertumpu pada tiga aspek utama, yakni penguatan otonomi pengelolaan rumah sakit, akuntabilitas yang jelas kepada Dinas Kesehatan, serta jaminan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat," tegas Bambang.

Di sisi lain, anggota Pansus 13, Adhika Dirgantara, S.Kom., menggarisbawahi pentingnya kehadiran pejabat tinggi yang memiliki kewenangan mengambil keputusan dalam rapat pembahasan. Kehadiran pejabat terkait dinilai krusial agar setiap pertanyaan dan pendalaman usulan kebijakan dapat dijawab secara langsung dan komprehensif.

Selain status RSUD, rapat juga menyinggung rencana penggabungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) yang dinilai masih memerlukan kajian lebih lanjut.

Hingga rapat berakhir, Pansus 13 belum menyepakati sejumlah usulan penataan kelembagaan tersebut. Dewan meminta jajaran Pemkot Bekasi segera melengkapi dokumen pendukung agar penataan kelembagaan benar-benar mampu memperkuat tata kelola pemerintahan, menyelaraskan koordinasi antarperangkat daerah, serta berdampak nyata pada mutu layanan publik di Kota Bekasi. (bbt)

  • Humas DPRD Kota Bekasi