Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas masyarakat Indonesia. Bukan hanya mengganggu pertumbuhan fisik, anak-anak juga mengalami gangguan perkembangan otak yang akan memengaruhi kemampuan dan prestasinya di masa depan.

Ketua DPRD Kota Bekasi H. M. Saifuddaulah memaparkan bahwa Kasus stunting lebih berbahaya, karena anak-anak balita hingga usia 2 tahun yang mengalami perlambatan pertumbuhan sehingga lebih parah dibanding gizi buruk. Padahal generasi muda adalah masa depan bangsa Indonesia.

“Selain itu, anak yang menderita stunting akan memiliki riwayat kesehatan buruk karena daya tahan tubuh yang juga buruk. Stunting juga bisa menurun ke generasi berikutnya bila tidak ditangani dengan serius,” demikian disampaikan  Saifuddaulah setelah mengikuti acara pelaksanaan  monitoring evaluasi aksi stunting (Moring) di aula Nonon Sonthanie, Gedung Pemkot Bekasi, Kamis (15/6).

Ketua DPRD yang biasa disapa Ustadz Daulah ini mengingatkan stakeholders Kota Bekasi agar terus menurunkan kasus stunting di wilayahnya.

“Meski Kota Bekasi mengalami penurunan, kita harus tetap waspada dan terus menekan angka stunting. Sehingga Kota Bekasi benar-benar zero stunting,” ujar Saifuddaulah.

Seperti publikasi situs opendata.jabarprov, Kota Bekasi mengalami penurunan stunting, dari 2019 hingga 2022.  Tahun 2022 jumlah anak yang mengalami stunting sebanyak 4.575 atau 3,4 %, sedangkan target nasional sebesar 18,4 %. Angka tersebut menurun dibandingkan data 2021, sebesar 7,9%.

“Upaya yang  dilakukan stakeholders Kota Bekasi menunjukan hal positif. Setahun terakhir ini, terjadi penurunan angka stunting sebesar 5,5%. Untuk target RPJMD Kota Bekasi pada 2022, prevalensi stunting sebesar 9,8%,” ujar Saifuddaulah.

Menurut Saifuddaulah, program Jabar Zero stunting ini merupakan suatu terobosan untuk dijalankan Pemerintah Kota/Kabupaten, termasuk Kota Kota Bekasi. Kendati, angka stunting di Kota Bekasi termasuk yang terendah, perlu adanya kerja sama dari berbagai pihak agar kasus stunting di Jabar benar-benar nol.

"Angka stunting Kota Bekasi termasuk terendah di Jabar yaitu 3,44 persen. Namun, untuk menzerokan stunting perlu kerja sama semua pihak, termasuk pengusaha melalui CSR. Kami akan coba undang (CSR) dan merumuskan program-programnya," pungkas Saifuddaulah.

Agenda bertema “Menggali Potensi Corporate Social Responsibility Menuju Jabar Zero Stunting” ini dihadiri Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum. Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi aksi stunting tersebut turut hadir, Kepala Daerah atau yang mewakili, antara lain: Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, Pj. Bupati Bekasi, Dani Ramdan, Wakil Bupati Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan, Pj. Sekda Kota Bekasi Junaedi, Kepala Dinas PPPKB3A mewakili Wakil Bupati Cianjur dan Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat Iendra Sofyan, Kepala Bappelitbangda Kota Bekasi Dinar dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Tanti Rohilawati.

Wagub Uu meminta penurunan angka stunting di Jawa Barat melibatkan Corporate Social Responsibility (CSR). Pasalnya, penanganan stunting menjadi perhatian bersama, karena dampaknya sangat berbahaya bagi perkembangan anak, termasuk juga untuk kemajuan bangsa dan negara.

"Kerja sama pemerintah baik provinsi dan kota/kabupaten dengan swasta melalui CSR-nya untuk menekan angka stunting, sangat diperlukan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri," pungkas Wakil Gubernur Jabar, Uu Ruzhanul Ulum.(***)