DPRD Kota Bekasi Bersama Walikota Bekasi Sepakati KUA dan PPAS Tahun 2021

DPRD Kota Bekasi Bersama Walikota Bekasi Sepakati KUA dan PPAS Tahun 2021
DPRD Kota Bekasi Bersama Walikota Bekasi Sepakati KUA dan PPAS Tahun 2021

Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah pada 24 Oktober 2020 disepakati rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPAS) pada 26 oktober 2020.

 

Rapat paripurna penanadatangan nota kesepakatan KUA dan PPAS yang dilaksanakan di gedung DPRD Kota Bekasi dihadiri oleh Pimpinan dan anggota DPRD Kota Bekasi, Wali Kota bekasi Dr. Rahmat Efendi, Wakil Wali kota bekasi Dr. Tri Adhinato, sekretaris Daerah Dr. Reny Hendrawati, MM beserta jajaran pejabat dipemerintah Kota Bekasi.

 

Dalam laporannya badan anggaran menyampaiakn beberapa rekomendasi :

1. Pendapatan  Asli Daerah sebesar Rp.2,5 Triliun sebagai angka yang realistis. DPRD juga mendorong agar Dinas Pendapatan Daerah Kota Bekasi untuk mempercepat penerapan elektrifikasi sistem pendapatan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah secara online dan memastikan pemulihan ekonomi daerah yang berbasis peningkatan peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi daerah.

 

2. Pemerintah Kota Bekasi dalam memfokuskan anggaran penanganan COVID-19 agar dapat dipergunakan secara efektif dan memenuhi asas manfaat dan akuntabilitas untuk penanganan pandemi secara tuntas dengan mengantisipasi berbagai kemungkinan keberhasilan maupun kendala seperti tahapan pelaksanaan vaksinasi, kemungkinan gelombang baru COVID-19 maupun wabah lainnya, sehingga perlu dianggarkan dana penanganan COVID-19 di dinas terkait.

 

3. Tahun 2021 diharapkan sebagai tahun penataan dan penguatan sistem layanan kesehatan masyarakat di Kota Bekasi , terutama dalam situasi wabah COVID-19 yang tidak semata-mata hanya menangani aspek kuratif tetapi juga yang paling utama adalah aspek promosi kesehatan dan preventif. Lebih lanjut tahun 2021 ini secara sungguh-sungguh kita mengintegrasikan Layanan Kesehatan Masyarakat Kota Bekasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional sehingga Kota Bekasi dapat mencapai penyelenggaraan  Universal  Health  Coverage  (UHC)  sebesar  90% sesuai dengan amanat konstitusi.

 

4.  Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk Tahun Anggaran 2021 disepakati  sebesar  Rp.  175   Milyar  terutama  untuk  penanganan COVID-19.

 

5. Di  tengah  situasi  pandemi  COVID-19  ini,  DPRD  Kota  Bekasi mendorong peningkatan kesejahteraan pegawai Pemkot Bekasi, berupa Tunjangan Penambahan Penghasilan (TPP), akan tetapi DPRD juga memahami keterbatasan anggaran dalam APBD 2021, sehingga untuk Tahun 2021  masih dianggarkan besaran yang sama  dengan Tahun 2020 dan akan dilakukan evaluasi di dalam APBD Perubahan 2021.

 

6. Menyoroti penyelenggaraan BOSDA Pendidikan, untuk Tahun 2021 agar dilengkapi dengan data yang valid, baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kota Bekasi serta agar dibuat penyempurnaan mekanisme penyelenggaraan BOSDA yang baik agar tidak mengganggu proses Kegiatan Belajar Mengajar.

 

7. Terkait  dengan  pembangunan infrastruktur,  maka  diharapkan  OPD terkait  yaitu  Dinas BMSDA dan  Dinas  Perkimtan untuk  sungguh- sungguh memfokuskan pembangunan dan peningkatan infrastruktur seperti saluran air, jalan dan jembatan yang berorientasi pada penanganan banjir.

 

8. Untuk BUMD di Kota Bekasi DPRD memberikan apresiasi kepada BPRS Kota Bekasi dan Bank BJB atas support yang diberikan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kota Bekasi. DPRD Kota Bekasi juga  mendorong upaya restrukturisasi dan konsolidasi BUMD   pengelola   Migas   untuk   usaha   hulu   dan   hilir   menjadi momentum yang  tepat  pada  tahun  2021.  DPRD  juga  memberikan catatan bagi audit kinerja secara komprehensif terhadap BUMD Mitra Patriot. Selain itu terkait dengan belum diantisipasinya kebutuhan anggaran perihal konsekuensi terhadap opsi pemisahan aset dan pemisahan layanan PDAM Tirta Bhagasasi di dalam KUA PPAS 2021 karena belum masuk ke dalam RKPD 2021 juga menjadi perhatian.

 

9. Dalam tahun 2021, terkait dengan penerapan SIPD dalam sistem perencanaan dan  penganggaran pembangunan daerah, maka  DPRD Kota Bekasi meminta agar TAPD Kota Bekasi untuk meningkatkan kapasitas SDM yang baik untuk menguasai implementasi SIPD sehingga tidak menjadi kendala dalam penyusunan dan penerapan APBD.

 

10. DPRD Kota Bekasi meminta agar Inspektorat Kota Bekasi melakukan review penyusunan RKA pada APBD Tahun Anggaran 2021 pasca disetujuinya KUA dan PPAS APBD 2021 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

 

Hal tersebut disampaikan oleh anggota Badan Anggaran Sopandi dari Fraksi Partai Gerindra. Nota Kesepakatan KUA dan PPAS yang di bacakan oleh sekretaris DPRD Kota Bekasi Dr. H. Moh Ridwan, MM telah disepakati, dan ditandatangani oleh Pimpinan DPRD Kota Bekasi, Wali Kota Bekasi dan Wakil Wali Kota Bekasi.

 

Dalam sambutanya Wali Kota Bekasi menyampaiakan proses penyusunan pembahasan rancangan KUA dan PPAS pada masa pandemic Covid 19 serta implementasi terhadap perubahan beberapa peraturan terkait perencanaan dan penggaran membutuhkan focus bersama dan kerjasama yangbintensif antara DPRD TAPD dan Badan Anggaran.

 

Secara makro kebijakan umum anggaran tahun 2021, dapat kami sampaikan sebagai berikut, kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2021 menggunakan struktur APBD baru diproyeksikan mencapai 5,909 trilyun rupiah atau naik sekitar 12,05 persen dari proyeksi pada APBD tahun 2020. penerimaan pendapatan ini berasal dari pendapatan asli daerah (pad) sebesar 2,535 trilyun rupiah atau 42,90 persen dari total target penerimaan pendapatan, sumber pendapatan  transfer sebesar 3,173 trilyun rupiah, dan dari sumber lain-lain pendapatan yang sah sebesar 200,396 milyar rupiah, Papanya.

 

Terkahir wali kota bekasi menyampaiakan dalam proses penyusunan dan penyelesaian APBD Kota Bekasi tahun anggaran 2021 melalui penandatanganan kesepakatan KUA dan PPAS tahun  anggaran 2021 dapat dilaksanakan secara efektif dan memenuhi  ketentuan-ketentuan serta peraturan perundangan yang telah ditetapkan. sehingga diharapkan pembangunan di tahun 2021 tepat sasaran, berjalan dengan lancar namun terlebih dari itu adalah mampu berkontribusi terhadap pencapaian tujuan, sasaran serta terutama visi dan misi RPJMD.

Tinggalkan Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang harus diisi ditandai dengan *




0 Komentar




Visi Misi DPRD

Berita Terbaru

Twitter

Perkiraan Cuaca